I. Pilih Demokrasi atau Islam

Syaikh Muhammad Qutb mengatakan :

“ Inilah Islam, dan inilah demokrasi menurut pandangan Islam. Karena itu sama sekali tidak ada jalan untuk mencampur Islam dengan demokrasi, tidak ada jalan untuk mengatakan bahwa Islam adalahsistem demokrasi atau mengatakan bahwa Islam menerima atau sejalan dengan system demokrasi, hanya dikarenakan adanya beberapa syubhat (kesamaran / kemiripan) dalam beberapa hal.

Pertemuan (kesamaan / kemiripan) antara demokrasi dan Islam dalam beberapa hak dan jaminan ini dan juga dalam prinsip syura, tidak boleh menjadikan kita lupa   terhadap dua hakekat penting, yaitu :

Hakekat pertama. Sesungguhnya tidak boleh bagi kita —dari sisi akidah— mendekatkan system rabbani kepada system jahiliyah, apalagi berusaha menguatkan system rabbani dengan menisbahkannya kepada system jahiliyah, atau kita berfikir  kita telah memuji system rabbany ketika kita mengatakan bahwa system rabbany mempunyai beberapa titik kesamaan dengan system jahiliyah.

Ini semua merupakan kekalahan mental yang merasuk dalam diri kita tanpa kita sadari. Ini akan membuat kita merasa bahwa system rabbany  memerlukan pembelaan kita, sebagaimana juga membuat kita meyakini bahwa kita telah memuji system rabbany (dengan) ketika mengatakan kepada manusia bahwa  system rabbany juga mengandung kelebihan-kelebihan yang juga dimiliki oleh berbagai system yang hari ini berkuasa.

Ini merupakan kekalahan yang menimpa kaum muslimin dalam melawan menghadapi Barat yang menang dan berkuasa, yang menang atas negeri-negerikaum muslimin. Kekalahan ini tidak akan ada dalam diri kita seandainya kita percaya dengan diri kita dan merasa tinggi dengan keimanan kita, sebagaimana pengarahan Allah Ta’ala kepada kita :

“ Maka janganlah kalian merasa lemah dan sedih karena sesungguhnya kalian –lah yang lebih tinggi jika kalian beriman.” [QS. Al Imran].

Hakekat Kedua. Beberapa kesamaan dalam beberapa titik ini tidak boleh melupakan kita adanya perbedaan besar dalam hal kaedah (prinsip). Sesungguhnya kaedah yang Islam berdiri di atasnya sangat berbeda dengan kaedah yang demokrasi berdiri di atasnya.

Dalam Islam : Allah Ta’ala semata yang diibadahi tanpa adanya sekutu, dan syariat Allah Ta’ala diterapan (tahkimu / dijadikan satu-satunya UUD tertinggi) sebagai pertanda dan sekaligus perealisasian tauhid dalam alam nyata.

Dalam demokrasi : selain Allah diibadahi dan perundang-undangan manusia diterapkan sebagai pertanda dan penguat peribadahan kepada selain Allah dalam alam nyata.

Dalam Islam : manusia disucikan untuk menjaga kemanusiaannya dalam bentuk yang paling baik, sementara dalam demokrasi manusia terbalik sehingga terjatuh sebagai makhluk yang paling hina.

Itulah perbedaan-perbedaan sangat mendasar dalam hal kaedah (prinsip). Maka, apalah artinya kesamaan dalam beberapa hal (yang tidak prinsip), sekalipun memang  hal-hal tersebut penting?

Di dunia Islam terdapat para penulis, ilmuwan dan para da’I mukhlisun yang tertipu dengan demokrasi.

Mereka mengatakan : Kita ambil baiknya dan kita tinggalkan keburukannya.

Mereka mengatakan : Kami akan mengikat (mengatur) demokrasi dengan hokum Allah, kami tidak akan membolehkan atheisme, kebejatan moral dan penyimpangan seksual.

Kalau begitu, bukan demokrasi lagi…itu namanya Islam.

Demokrasi adalah pemerintahan rakyat melalui perantaraan rakyat. Demokrasi memberikan hak menetapkan undang-undang kepada rakyat. Jika hak ini dibuang atau diikat (diatur dengan syariat Islam /hukum Allah), maka tidak lagi menjadi demokrasi.

Tanyalah para pendukung demokrasi, katakan kepada mereka : Kami ingin mengatur dengan hokum Allah, rakyat maupun wakilnya (MPR) tidak mempunyai hak menetapkan perundang-undangan kecuali dalam hal-hal yang tidak ada nashnya dalam Al Qur’an, As Sunah atau ijma’ ulama Islam !

Katakan kepada mereka : Kami ingin menerapkan hokum Allah terhadap orang-yang murtad  ((hokum bunuh), juga hokum Allah terhadap pezina, pencuri dan peminum khamr !

Katakan kepada mereka : Kami ingin mewajibkan hijab kepada wanita, melarang tabaruj (keluar rumah dengan menampakkan aurat /perhiasan), melarang telanjang (tidak menutup aurat) di pantai dan jalan, dan pada saat yang sama kami juga menjadi orang-orang demokratis.”

Tanyalah mereka dan lihatlah apa yang akan mereka katakan. Mereka akan langsung menjawab :

Ini bukan demokrasi yang kami kenal. Dalam demokrasi, manusia menetapkan undang-undang dalam seluruh urusan tanpa terikat dengan sesuatupun yang tidak diingini oleh rakyat. (secara teori, sekalipun dalam realitanya — sebagaimana kami terangkan — kalangan kapitalis-lah yang menetapkan undang-undang dari balik layar).

Mereka akan mengatakan : Demokrasi tidak turut campur atas kebebasan individu ! Barang siapa ingin murtad dipersilahkan secara merdeka penuh, barang siapa ingin kumpul kebo dipersilahkan secara merdeka penuh, siapa saja istri yang ingin selingkuh dipersilahkan secara merdeka penuh selama suaminya tidak mengadukannya…!

Mereka akan mengatakan : Carilah nama lain yang kalian inginkan…nama selain demokrasi !

Kalau memang demikian halnya, kenapa kita terus menerus menamakan system kita yang kita inginkan dengan nama demokrasi ? Kenapa tidak kita namakan saja Islam ???

Saya tidak mengatakan bahwa system dictator yang menempati posisi demokrasi palsu ltu lebih baik dari demokrasi, sama sekali tidak ! Bahkan seribu kali tidak ! diktatorisme yang menangkapi puluhan ribu (aktivis Islam) dan menyiksa mereka dengan siksaan paling kejam yang pernah dikenal oleh manusia, membunuh mereka di pengadilan-pengadilan atau di balik penjara lewat  siksaan, adalah keburukan ansich, sama sekali tidak ada kebaikannya.

Tapi saya hanya akan mengatakan bahwa : sesungguhnya penggantinya bukanlah demokrasi….namun adalah Islam.

Barang siapa melihat bahwa jalan Islam adalah jalan yang panjang, sementara jalan demokrasi lebih pendek dan lebih mudah, kami katakana kepadanya : demokrasi sendiri sedang menuju ambang kehancurannya karena mengandung penyelewengan-penyelewengan dan kebengkokan-kebengkokan dalam pokok (dasar) sistemnya.

Islamlah yang akan bertahan…Islam akan bertahan karena ia adalah dien Allah…dan karena Allah Ta’ala telah berjanji akan menjaganya…juga karena Islam adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan seluruh manusia dari kesesatannya yang jauh.[1]

 

II. Demokrasi : Sebuah Dien (Agama) baru

 

Banyak pihak yang tidak setuju dengan pernyataan bahwa demokrasi adalah sebuah dien, dan orang Islam yang mengajak kepada demokrasi berarti beragama demokrasi. Untuk itu, perlu dijelaskan definsi dan makna dien meski secara sekilas.

Dalam kamus Lisanul Arab dijelaskan tentang makna kata “ad dienu” :

Ad Dayyanu adalah salah satu nama Allah Ta’ala, maknanya al hakamu al qadhiyu ( Yang Maha Memutuskan perkara dengan adil)…Ad Dayyanu juga bermakna Al Qahharu, merupakan bentuk Fa’aal dari kata kerja Daana An Naasa, maknanya memaksa manusia untuk mentaatinya. Dikatakan Dintuhum fa Daanuu, maknanya saya memaksa mereka sehingga mereka taat.

Dalam hadits disebutkan bahwa Nabi bersabda kepada Abu Thalib,” Yang saya inginkan adalah (orang-orang mengucapkan) satu kalimat yang bangsa arab tadiinu kepada mereka.” Maknanya adalah mentaati dan tunduk kepada mereka.

Dien juga bermakna balasan, yaumu dien  artinya hari pembalasan.

Dien juga bermakna ketaatan. Dikatakan dintuhu dan dintu lahu, maknanya aku mentaatinya.

Dien juga bermakna kebiasaan.

Dalam hadits disebutkan,” Orang cerdik adalah orang yang daana jiwanya dan beramal untuk hari sesudah kematiannya, sedang orang bodoh adalah orang yang menjadikan jiwanya mengikuti hawa nafsu sedang ia mengharap-harap (surga) dari Allah.” Abu Ubaid mengatakan,” Makna daana jiwanya adalah menghinakan dan memperbudaknya. Ada juga yang mengatakan,” Mengawasi dirinya sendiri.”

Dien adalah kepunyaan Allah, maknanya adalah ketaatan dan peribadahan adalah kepada-Nya. Dikatakan Daana Dienan, maknanya menghinakan dan memperbudaknya. Dikatakan Dintuhu fa daana (Saya memperbudaknya maka ia mentaatiku).

Dalam Al Qur’an disebutkan (artinya),” Tidak sepantasnya bagi Yusuf menghukum saudaranya dengan dien (undang-undang) raja kecuali Allah Ta’ala menghendakinya.” 9QS. Yusuf :76). Imam Qatadah mengatakan,” Dengan ketetapan (qadha’) raja.” Makna dien adalah hal (keadaan). Makna dien adalah apa yang ditaati oleh seseorang. Makna dien adalah as sultanu (kekuasaan). Makna dien adalah wara’. Makna dien adalah al qahru (memaksa). Makna dien adalah maksiat. Makna dien adalah ketaatan.

Dalam hadits tentang haji disebutkan,” Adalah Quraisy dan orang-orang yang daana dengan dien mereka.” Maknanya mengkuti dan setuju dengan dien mereka.”[2]

Allah Ta’ala berfirman :

“ Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah (kekafiran dan kesyirikan) dan seluruh dien menjadi milik Allah.” (QS. Al Anfal :39).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan;

Dien adalah ketaatan. Jika sebagian dien (ketaatan) menjadi milik Allah dan sebagian dien lainnya menjadi milik selain Allah, maka wajiblah diadakan perang (jihad) smpai seluruh dien menjadi milik Allah.

Dien adalah mashdar. Sedangkan mashdar itu disandarkan kepada fa’il (pelaku /subyek) atau maf’ul (obyek/yang dikenai pekerjaan). Dikatakan Daana fulaanun Fulaanan : jika fulan beribadah dan mentaatinya. Sebagaimana dikatakan daanahu jika menghinakannya. Seorang hamba yadiinu Allaha, maknanya beribdah kepada-Nya dan mentaati-Nya. Jika dien disandarkan kepada hamba, itu karena ialah hamba yang taat, dan bila disandarkan kepada Allah itu karena Allah-lah yang diibadahi dan ditaati.[3]

 

Allah Ta’ala berfirman :

“ Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu selain Allah yang menetapkan untuk mereka dien tanpa seizing Allah ?” [QS. Asy Syura :21].

“Bagi kalian dien kalian dan bagiku dienku.” [QS. Al Kafirun :6].

Ustadz Abul A’la Al Maududi mengatakan :

Yang dimaksud dengan dien dalam seluruh ayat ini adalah qanun (undang-undang), hudud (peraturan), asy syar’u (perundang-undangan tertinggi), thariqah (jalan) dan nidzam (system) pemikiran dan pebuatan yang dengannya manusia mengikat (mengatur) dirinya. Jika sultah (kekuasaan) yang menjadi dasar seseorang dalam mengikuti sebuah qanun atau nidzam adalah  sultah Allah Ta’ala : maka tidak diragukan lagi orang tersebut berada dalam dien Allah.

Adapun jika kekuasaan tersebut adalah kekuasaan seorang raja, maka orang tersebut berada dalam dien raja tersebut. Jika kekuasaan adalah kekuasaan para tokoh dan pendeta, maka ia berada dalam dien mereka. Begitu juga jika kekuasaan itu adalah kekuasaan keluarga atau mayoritas, maka ia berada dalam dien keluarga atau mayoritas.

Allah berfirman :

“ Dan Fir’aun berkata,” Biarkanlah aku membunuh Musa dan supaya ia berdoa kepada rabbnya. Sesungguhnya aku khawatir ia akan merubah dien kalian atau berbuat keruskan di muka bumi.” [QS. Al Mu’min :26].

Dengan mengkaji seluruh rincian kisah Musa dan Fir’aun dalam Al Qur’an, tidak ada keraguan lagi bahwa kata dien dalam ayat-ayat tersebut tidak sekedar bermakna agama dan keyakinan (kpercayaan) semata. Tetapi yang dimaksud dengan dien adalah juga daulah (negara) dan nidzamul madinah (system/undang-undang negara). Yang ditakutkan dan diterangkan secara terang-terangan oleh Fir’aun adalah (kekhawatrannya) jika Musa berhasil dalam dakwahnya, negara akan lenyap dan system perundag-undangan yang tegak di atas kekuasaan Fir’aun dan undang-undang serta budaya yang telah laku akan dicabut sampai seakar-akarnya.”[4]

Dari penjelasan tentang definisi dan dasar-dasar demokrasi, serta dari penjelasan tentang makna dien di atas, maka dengan yakin bisa dikatakan bahwa demokrasi adalah sebuah dien. Demokrasi merupakan sebuah teori, sebuah system yang mempunyai pandangan khusus tentang kehidupan, tentang perundang-undangan, tentang kenegaraan, tentang kehidupan dan kemanusiaan.

Demokrasi merupakan sebuah system yang jauh berbeda dengan Islam. Demokrasi mempunyai persepsi sendiri dalam memandang alam dan kehidupan. Demokrasi mempunyai persepsi sendiri dalam mengatur kehidupan negara, individu, hak-hak dan kewajiban manusia, hubungan antara manusia, aspek ideology, politik, ekonomi, social, peradilan, pendidikan, dan bahkan sampai urusan ritual peribadahan. Persepsi demokrasi terhadap semua hal bersifat mengikat dan harus dilaksanakan secara konskuen oleh setiap orang yang menerima demokrasi.

Ini semua menunjukkan bahwa demokrasi adalah sebuah dien. Kalau ini semua bukan dien, lantas disebut apa ? Dengan demikian, secara etimologi dan terminologi, demokrasi adalah sebuah dien. Maka, siapa yang menganut demokrasi tidak berbeda dengan orang yang menganut Yahudi, Nasrani, Majusi, Budha, Hindu, Konghucu, dan agama-agama lain. Semuanya sama-sama beribadah kepada makhluk, sekalipun bentuk dan caranya berbeda.

Negara-negara kafir Barat tidak akan memaksa umat Islam untuk masuk Kristen. Itu suatu hal yang sangat sulit. Tetapi mereka akan memaksa umat Islam untuk menerima, menganut dan memperjuangkan dien baru bernama demokrasi ini. Karena itu, siapa dari umat Islam yang menerima demokrasi akan mereka sanjung dan mereka berikan loyalitas. Sebaliknya, umat Islam yang memerangi demokrasi akan mereka musuhi dan perangi.

 

 

Maha Benar Allah Ta’ala :

“ Sekali-kali orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepada kalian sehingga kalian mengikuti milah (dien) mereka. Katakanlah,” Sesungguhnya petunjuk Allah (Islam) itulah petunjuk yang sebenarnya. Maka jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, Allah tidak lagi menjadi pelidnung dan penolongmu.” [QS.  Al Baqarah :120]. [5]

Bila dien lain (termasuk dien samawi Nasrani dan Yahudi) merupakan dien kafir dan syirik yang bertentangan dengan Islam, maka terlebih lagi dengan dien demokrasi. Kesyirikan dan kekufuran demokrasi nampak jelas bila kita memahami beberapa asas yang menjadi fondasi tegaknya demokrasi yang telah diterangkan di muka. Secara ringkas, tentang ditimbang dengan timbangan Islam.

  • Demokrasi tertolak sejak dari sumbernya.

Konsep demokrasi muncul dari masyarakat Yunani Kuno, yaitu ketika filosof Pericles mencetuskan konsep ini pada tahun 431 SM. Beberapa  filosof  lain seperti Plato, Aristoteles, Polybius dan Cicero ikut menyempurnakan konsep ini. Meski demikian selama ratusan tahun konsep ini tidak laku. Demokrasi baru diterima dunia Barat 17  abad kemudian, yaitu pada masa Renaisance dipelopori oleh filosof Machiaveli (1467-1527), Thomas Hobbes (1588-1679), Jhon Locke (1632-1704), Montesquie (1689-17550 dan Jean Jackues Rousseau (1712-1778) sebagai reaksi atas keotoriteran monarki dan gereja.

Sumber demokrasi jelas para filosof bangsa penyembah berhala yang tidak mengenal Allah dan Rasulullah. Konsep ini baru diterima manusia 1700 tahun semenjak kelahirannya, juga melalui para filosof  Nasrani Eropa. Dari sini jelas, Islam menolak demokrasi karena konsep ini lahir semata-mata dari akal orang-orang kafir, sama sekali tidak berlandaskan wahyu dari Allah Ta’ala.

Islam adalah satu-satunya dienul haq. Keberadaannya telah menasakh (menghapus) syariat yang dibawa oleh para nabi terdahulu. Dengan demikian, setiap manusia wajib memeluk Islam dan mengikuti syariat Rasulullah. Suatu hari Rasulullah marah besar karena melihat Umar masih membawa-bawa dan mempelajari Taurat :

)وَالَّذِِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَا يَهُوْدِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّتِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ).

« Demi Dzat yang nyawa Muhammad berada di tangan-Nya. Tak seorangpun dari umat ini yang mendengarku (dakwahku), tidak Yahudi tidak pula Nasrani, kemudian dia mati dan tidak beriman dengan risalah yang aku diutus dengannya kecuali ia menjadi penduduk neraka. »[6]

(لَوْ نَزَلَ مُوْسَى فَاتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِي لَضَلَلْتُمْ ).

“ Seandainya Musa turun dan kalian mengikutinya serta meninggalkanku pastilah kalian tersesat.”[7]

Mempelajari kitab samawi wahyu Allah saja dimarahi, lantas bagaimana dengan mempelajari, menganut dan memperjuangkan system demokrasi yang murni hasil otak kaum penyembah berhala ? Jika syariah Nasrani dan Yahudi telah dinasakh dengan kehadiran Islam, bukankah ajaran jahiliyah penyembah berhala yang bernama demokrasi ini lebih dinasakh lagi ? Tak diragukan lagi, mereka yang mengikuti ajaran jahiliyah ini dengan penuh kerelaan dan kebanggaan merupakan orang yang paling dimurkai Allah Ta’ala :

أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى الله ثَلَاثَةٌ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَاِم سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُطَلِّبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِحَقٍّ لِيُهْرِيْقَ دَمَّهُ.

“ Manusia yang paling dibenci Allah ada tiga ; Orang yang senantiasa berusaha berbuat haram, orang yang mencari sunah (jalan/sistem) dalam Islam dan orang yang menuntut darah orang lain tanpa alasan yang benar demi menumpahkan darahnya. »[8]

لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَمِلَ بِسُنَّةِ غَيْرِنَا

“ Bukan termasuk golongan kami orang yang beramal dengan sunah (jalan) selain kami.”[9]

  1. Menerima demokrasi berarti mendustakan Al Qur’an, As Sunah dan ijma’ kaum muslimin yang tegas menyatakan kesempurnaan Islam.

Al Qur’an secara tegas telah menyatakan Islamlah satu-satunya dienul haq yang diridhoi Allah Ta’ala (QS. Ali Imran :19,83,85, Al Maidah:3), Al Qur’an telah memuat dan menjelaskan segala hal yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat mereka (QS. An Nahl :89) dan Al Qur’an sama sekali tidak memuat kebatilan (QS. Al Fushilat :42). Shahabat Ibnu Abbas berkata saat menafsirkan QS. Al Maidah ayat 3,” Itulah Islam.Allah mengkabarkan kepada nabi-Nya dan kaum mukmin bahwa Ia telah menyempurnakan syariat iman maka mereka tidak membutuhkan lagi tambahan untuk selama-lamanya. Allah telah menyempurnakannya maka Allah tidak akan menguranginya selama-lamanya. Allah telah meridhainya maka Allah tidak akan membencinya selama-lamanya.”[10]

Rasulullah juga telah menerangkan segala kebajikan dan keburukan secara detail. Beliau telah memberi petunjuk dan tauladan di segala bidang kehidupan, sejak dari bangun tidur hingga tidur kembali, sejak dari urusan negara yang rumit hingga urusan WC yang kelihatannya remeh.

عن أبي ذر ( تَرَكَنَا رَسُوْلُ الله صلى الله عليه و سلم وَمَا مِنْ َطائِرٍ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي الْهَوَاءِ إِلَّا وَهُوَ يَذْكُرُنَا مِنْهُ عِلْمًا. فَقَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه و سلم : مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرِّبُ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُ عَنِ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ بُيِّنَ لَكُمْ).

 

Abu Dzar berkata,” Rasulullah meninggalkan kami dan tak ada seekor burung yang menggepakkan kedua sayapnya di udara kecuali beliau menyebutkan ilmunya kepada kami. Beliau bersabda,” Tak tersisa suatu perkara pun yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka kecuali telah diterangkan kepada kalian.”[11]

(قَدْ َتَركْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا سَوَاءٌ لاَ يَزِيْغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ)

“ Aku telah meninggalkan kalian diatas jalan yang terang. Malamnya sama dengan siangnya. Tak ada seorangpun yang menyeleweng dari jalanku kecuali ia akan binasa (tersesat).”[12]

Alangkah memilukannya jika sebagian ulama dan aktivitas Islam mempelopori umat Islam untuk memperjuangkan Islam dengan demokrasi. Sungguh, ini pertanda goyahnya keimanan kepada Al Qur’an dan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Salam. Sungguh, ini tuduhan tersembunyi bahwa Allah dan Rasulullah tidak memberi petunjuk tentang masalah system kenegaraan dan politik. Amat memilukan, berjuang demi Islam namun meragukan kesempurnaan Islam yang diperjuangkannya. Imam Abu Hibatullah Ismail bin Ibrahim Al Khathib Al Azhari berkata :

“ Siapa mengira bahwa syariat yang sempurna ini —di mana tidak pernah ada di dunia ini syariat yang lebih sempurna darinya — kurang (tidak) sempurna, memerlukan system lain dari luar yang melengkapinya, maka ia seperti orang yang mengira bahwa umat manusia memerlukan rasul selain rasul mereka (Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Salam) yang menghalalkan untuk mereka apa yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka hal-hal yang keji.”[13]

  1. Demokrasi membatalkan Tauhid.

Tauhid Rububiyyah : Dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi mutlak berada di tangan rakyat melalui wakilnya (MPR/parlemen). Halal adalah apa yang dihalalkan wakil rakyat, haram adalah apa yang diharamkan oleh wakil rakyat. Rakyat melalui wakilnya menjadi rabb yang ditaati selain Allah dari sisi tasyri, tahlil dan tahrim. Wakil rakyat menetapkan undang-undang yang mengatur kehidupan manusia dan mempunyai kekuatan mengikat. Siapa melanggar akan dihukum. Ini jelas kesyirikan dan merampas hak rububiyah Allah Ta’ala. (QS. Yusuf :40, Al Kahfi :26, Asy Syura :10,21, Al An’am :118, Al Maidah :59, At Taubah:31). Dalam hal ini Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan :

“ Siapa meminta untuk ditaati bersama Allah maka berarti ia telah menginginkan manusia mengangkatnya menjadi tandingan selain Allah yang dicintai sebagaimana mereka mencintai Allah, padahal Allah telah memerintahkan untuk tidak beribadah kecuali kepada-Nya dan dien hanyalah hak Allah semata.”[14]

Tauhid Asma’ wa Sifat. Di antara nama Allah Ta’ala yang husna (indah) adalah Al hakam (Yang Maha Memutuskan dengan keadilan). Allah Ta’ala adalah hakim yang paling berkuasa dan paling adil (Qs. Al A’raaf: 87, At Tiin:8). Mengimani nama Allah yang agung ini menuntut setiap muslim untuk mentauhidkan Allah dalam hal tasyri’, tahlil dan tahrim serta berhukum dengan syariat Islam semata. Demokrasi menghancurkan kaedah tauhid asma’ wa sifat ini :

Wakil rakyat mempunyai kemerdekaan penuh untuk menetapkan hukum tanpa berdasar kepada Al Qur’an dan As Sunah. Ia bebas mengharamkan hal yang dihalalkan ijma’ dan menghalalkan hal yang keharamannya telah ditetapkan ijma’. Halal dan haram, wajib dan dilarang berada ditangan wakil rakyat. Dengan demikian, wakil rakyat bebas mau menjalankan atau menolak syariat Allah. Nasib hukum Allah berada ditangan para wakil rakyat dan menjadi bahan permainan dan ejekan mereka. Dengan demikian, wakil rakyat adalah raja di atas raja, penguasa di atas penguasa.

(إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ الله رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ لَا مَالِكَ إِلَّا الله)

“ Sesunggguhnya nama yang paling dibenci Allah adalah seorang laki-laki yang menamakan dirinya raja di atas raja. Tidak ada raja kecuali Allah.”[15]

Tauhid Uluhiyah : Tauhid uluhiyah menuntut setiap individu untuk mentaati hukum Allah dan mengikuti manhaj-Nya. Demokrasi menghalangi manusia untuk mentaati hukum Allah dan memaksa manusia untuk mentaati segala aturan wakil rakyat dalam masalah tahlil dan tahrim. Manusia diperbudak untuk beribadah kepada rabb-rabb baru bernama wakil rakyat, sebagaimana ketaatan orang Yahudi dan Nasrani kepada aturan para pendeta mereka. Manusia digiring untuk berbuat syirik dalam masalah hukum. Dalam hal ini, syaikh Syanqithi berkata :

“ Berbuat syirik kepada Allah dalam masalah hukum dan berbuat syirik dalam masalah beribadah itu maknanya sama, sama sekali tidak ada perbedaan di antara keduanya. Orang yang mengikuti perundang-undangan selain hukum Allah dan tasyri’ selain tasyri’ Allah adalah seperti orang yang menyembah dan sujud kepada berhala. Antara keduanya tidak ada persebdaan sama sekali dari satu sisi sekalipun. Keduanya satu (sama saja) dan keduanya musyrik kepada Allah.”[16]

Borok-borok demokrasi lainnya masih banyak, seperti ; kaburnya aqidah wala’ dan bara’, ta’thil (menihilkan) hukum-hukum jihad dan hukum atas ahli dzimah, meninggalkan manhaj nabawi dalam asalibu taghyir (metode merubah kondisi) dan banyak lainnya. Yang jelas, demokrasi adalah sebuah dien ; rabbnya adalah rakyat (MPR/parlemen), kitab sucinya adalah teori kontrak sosial dan trias politika, sementara nabinya adalah Pericles, Montesquie dan Jean Jackues Roeuseu. Mustahil Islam bertemu dengan demokrasi.

Kepada mereka yang mengalami kekalahan mental di hadapan kaum kafir, dengan mengekor kepada demokrasi dan bangga memperjuangkannya, sepantasnya mereka bercermin kepada pendeta Yahudi yang menahami betul kesempurnaan Islam. Dari Thariq bin Syihab bahwa seorang seorang pendeta Yahudi berkata kepada Umar bin Khathab radhiyallahu ‘anhu dan mengatakan:

“ Wahai amirul mukminin, ada satu ayat di dalam kitab kalian yang selalu kalian baca. Kalau ayat itu diturunkan kepada kami seluruh bangsa Yahudi tentulah kami menjadikan hari itu sebagai hari raya.” Umar bertanya,” Ayat yang mana ?” Ia menjawab,” Ayat [Pada Hari ini telah kusempurnakan…QS. Al Maidah :3].” Maka Umar berkata,” Saya mengetahui hari dan tempat turunnya ayat itu kepada nabi Shallallahu Alaihi wa Salam. Beliau berdiri di Arafah pada hari Jum’at.”[17]

Sesungguhnya Islam adalah dien rabbani. Selain ajarannya yang rabbani dan tauqify bersumber dari wahyu, metode untuk menegakkannya juga tauqify. Islam hanya bisa ditegakkan dengan cara Islam. Nash-nash syar’i telah menetapkan dakwah, amar makruf nahi mungkar dan jihad fi sabilillah sebagai asalibu taghyir.

Kepada para dai dan ulama serta thalibul ilmi, inilah demokrasi…berhala baru yang disembah sebagian besar umat manusia, termasuk sebagian para ulama dan aktivis Islam  serta kaum awam umat Islam. Mereka mencintai, membela dan memperjuangkannya dengan bangga seperti kecintaan bani Isaril kepada patung anak sapi. Kewajiban kita semua untuk memperingatkan umat akan kesyirikan ini. Jangan biarkan umat ditelan oleh fitnah syirik dan syubhat baru ini. Wallahu A’lam bish Shawab.

 

 

III. Status  Hukum Muslim Yang Menganut Atau Mengajak Kepada Demokrasi

 

Ketika kita mengatakan bahwa demokrasi adalah sebuah dien atau mengatakan orang yang menganutnya adalah kafir, bukan berarti kita memvonis kafir setiap orang yang terlibat dalam dunia demokrasi (menganut, mengajak  atau menganggapnya baik). Dalam istilah tauhid, pernyataan kita bahwa “orang yang berbuat demikian atau mengatakan demikian telah kafir” disebut dengan istilah takfir mutlaq, artinya mengkafirkan dan menghukumi sebuah perkataan atauu perbuatan. Adapun menghukumi orang per orang atau kasus per kasus dengan vonis kafir dengan alasan telah melakukan perbuatan kafir atau  mengucapkan ucapan kafir, disebut dengan istilah takfir mu’ayan. Takfir mutlak merupakan teori, sementara takfir mu’ayan berarti menerapkan teori. Takfir mutlaq tidak ototmatis merupakan takfir mu’ayan. Orang yang melakukan perbuatan kafir atau mengucapkan ucapan kafir, divonis telah kafir manakala telah terpenuhi dua syarat ; (1) Telah sampai kepadanya hujah (ilmu / dakwah) dan (2) Tidak ada mawani’ takfir (hal-hal yang menghalangi jatuhnya vonis kafir), yaitu : ketidak mengertian (al Jahlu), ketidak  sengajaan (Al Khatha’), salah interpretasi (ta’wil) atau dipaksa (ikrah).

Masalah ini perlu dipahami dengan baik, sehingga tidak timbul kesalahan dalam menghukumi dan menyikapi saudara-saudara muslim yang terlibat dalam demokrasi ini. Tentunya, kadar keterlibatan mereka bermacam-macam, sehingga tidak bisa main pukul rata tanpa mempertimbangkan kondisi mereka. Untuk itu, dibawah ini disebutkan beberapa fatwa para ulama tentang hukum saudara-saudara muslim yang terlibat dalam demokrasi.

1- Syaikh Abu Bashir Abdul Mun’im Musthafa Halimah Asy Syami mengatakan :

Berdasar keterangan di muka, maka kami katakan dengan yakin tanpa keraguan bahwa demokrasi adalah thagut besar, hukumnya menurut dien Allah adalah kufur bawah (kekafiran yang jelas-jelas, nyata) yang tidak tersembunyi kecuali atas orang-orang yang buta mata dan bashirahnya.

Barang siapa meyakini demokrasi, atau menyeru kepadanya, atau menyetujuinya, atau menganggapnya baik, atau mengamalkannya —berdasar dasar-dasar dan prinsip yang demokrasi tegak di atasnya sebagaimana disebutkan di muka — tanpa adanya mani’ syar’I (penghalang kekafiran ) yang diakui, maka ia telah kafir murtad dari diennya, sekalipun ia menamakan dirinya dengan nama-nama kaum muslimin, dan mengakui dirinya dari kalangan kaum muslimin dan mukminin. Dalam dien Allah, Islam selamanya tidak bisa berkumpul dengan orang yang seperti ini sifatnya.

Adapun orang yang menyuarakan demokrasi tanpa mengetahui kandungan dan asas-asas yang di atasnya demokrasi tegak —yang telah disebutkan sebelum ini—, maka kami memandang menahan diri dari mengkafirkan orangnya (tidak mengkafirkannya = takfir mu’ayyan) dengan tetap mengkafirkan perkataanya (takfir mutlaq), sampai tegak hujah syar’iyah yang menerangkan kepadanya kekafiran demokrasi dan (menerangkan fakta) demokrasi membatalkan (bertentangan dengan) dien Allah. (Tidak mengkafirkan pelakunya ini) disebabkan demokrasi termasuk istilah  baru dan membingungkan bagi banyak manusia, sehingga dalam masalah ini kebodohan  (ketidak tahuan) dianggap sebagai udzur syar’I, sampai nanti tegak hujah syar’iah yang menghilangkan ketidak tahuannya.

Demikian juga hokum orang yang menyerukan demokrasi namun maksudnya bukan asas-asas yang disebutkan di muka, namun ia memakai demokrasi sebagai sebuah istilah sementara yang ia maksudkan adalah syura atau kebebasan mengungkapkan kalimat (kritikan) yang membangun, atau menghilangkan belenggu-belenggu yang menghalangi manusia menerima hak-hak syar’I dan asasi mereka dalam kehidupan ini, dan ta’wilan-ta’wilan serta interpretasi rusak lainnya yang sebenarnya secara asasi tidak dikandung oleh demokrasi. Orang yang seperti ini, sekalipun ia salah, ia tidak dikafirkan dan tidak sepantasnya dikafirkan. Inilah sikap adil yang dituntut oleh pokok-pokok dien. Wallahu A’lam.[18]

  • Fatwa syaikh Umar bin Mahmud Abu Umar. Setelah menerangkan kekufuran demokrasi dan MPR, beliau menerangkan bahwa tidak setiap orang yang terlibat dalam dunia demokrasi divonis telah kafir, karena beberapa alasan :

(a). Banyak tokoh Islam (para ulama-syaikh-pemimpin organisasi Islam) belum memahami betul hakekat, asas-asas dan realita demokrasi sebagaimana yang telah dikritisi di muka. Mereka salah dalam memahami demokrasi, memandangnya sebagai sesuatu yang baik, sesuai dengan Islam atau bahkan Islam adalah bapaknya demokrasi, dengan melihat kepada satu atau lebih titik kesamaan yang sebenarnya sangat jauh berbeda. Karena alasan ini, al jahlu (ketidak tahuan) menjadi salah satu mawani’ takfir. Untuk itu, persoalan kekafiran demokrasi harus senantiasa giat disosialisasikan kepada para tokoh umat Islam dan kaum muslimin.

(b). Ada beberapa fatwa dari para ulama yang dikenal umat sebagai para ulama yang tsiqah dan istiqamah di atas manhaj salafush sholeih, namun membolehkan demokrasi atau memperjuangkan Islam lewat MPR. Koran terbitan Hizbul Ishlah Al Yamani (sebuah partai Islam Yaman) pernah memuat fatwa para ulama yang membolehkan demokrasi atau berjuang lewat MPR, sehingga bagi kalangan masyarakat timbul pemahaman bahwa masalah ini tidak diperselisihkan lagi hukumnya boleh. Di antara para ulama yang membolehkan mencalonkan diri menjadi anggota parlemen / MPR dengan maksud dakwah dan memperbaiki keadaan adalah  Syaikh Abdurahman Abdul Khaliq dan muridnya Dr. abdurahman Asy Syayiji (Kuwait), Syaikh Muhammad Sholih Utsaimin dan Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz (Arab Saudi), Syaikh abdul Majid Az Zindani (Yaman), syaikh Abdul Karim Zaidan (Iraq), Syaikh Yusuf Qardhawi dan Muhammad Al Ghazali (Mesir) dan banyak tokoh Islam lainnya. Meski demikian, ada juga orang-orang yang bisa divonis telah kafir karena ia tetap menempuh jalan ini setelah hujah tegak kepadanya dan mawani’ takfir tidak terdapat pada dirinya. Sikapnya yang  terus menerus menganut atau mengajak kepada demokrasi ini termasuk kategori kafir iba’ wa istikbar.[19]

  • Fatwa serupa juga dikeluarkan oleh Syaikh Sa’id Abdul ‘Adziem dan Syaikh Muhammad Syakir Syarif. [20]Wallahu A’lam bish Shawab.

[1] – Muhammad Quthb, Madzahibu Fikriyah Mu’ashirah, fasal : Ad Dimuqrathiyah, Daru Syuruq.

[2] – Imam Ibnu Mandhur, Lisanul ‘Arab, XIII/166, Beirut, Daru Shadir.

[3] – Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah,  Majmu’ Fatawa XXVIII/544 dan XV/158.

[4] – Ustadz Abul A’la Al Maududi, Al Musthalahaatu Al Arba’atu Fil Qur’an hal. 125.

[5] – lihat Abdul mun’im Musthafa Halimah, ibid, hal. 72-74.

[6] – [HR. Muslim, Silsilah Ahadist Shahihah no. 157, Shahih Jami’ Shaghir no. 7063].

[7] – [HR. Ahmad, dihasankan syaikh Al Albani dalam Shahih Jami’ Shaghir no 5308 dan Irwaul Ghalil no. 1589].

[8] – [HR. Bukhari dalam At Tarikh dan Al Baihaqi, dishahihkan Al Albani dalam Silsilah Ahadits Shahihah no. 778].

[9] –  [HR. Ad Dailami dan Ath Thabrani. Dihasankan syaikh Al Albani dalam Shahih Jami’ Shaghir no. 5439 dan Silsilah Ahadits Shahihah no. 2194].

[10] – [Jamiul Bayan 6/79 dan Ad Durul Mantsur 3/17].

[11] – [HR. Ath Thabrani, Al Bazzar dan Ahmad. Dishahihkan Al Albani dalam Silsilah Ahadits Shahihah no. 1803].

[12] –  [HR. Ibnu Majah. Dishahihkan syaikh Al Albani dalam Shahih Sunan Ibni Majah no. 41, Silsilah Ahadits Shahihah no. 937, Shahih At targhib wa Tarhib no.58].

[13] – Dr. Abdul Aziz bin Muhammad bin Ali Alu Abdil Lathif, Nawaqidhu Iman Al Qauliyyatu wal ‘Amaliyyatu, hal. 318,  Daarul Wathan, 1414 H.

[14] – [Majmu’ Fatawa 14/329].

[15] – [HR. Bukhari no. 6206 dan Muslim no. 2143].

[16] -[Adhwaul Bayan 7/162]. Tentang bahasan demokrasi membatalkan ketiga bentuk tauhid ini, silahkan lihat Al Islamiyyun wa Saraabu Ad Dimuqrathiyah, hal. 277-309, Hukmul Islam fi Ad Dimuqrathiyah wa At Ta’adudiyah Al Hizbiyah hal. 26-60, Dr. Sholah Showi, Ats Tsawabit wal Mutaghayirat fi Masiratil ‘Amal Al Islamy Al Muashir, hal. 249-250, Al Muntada Al Islamy, 1414 H. Syaikh Abu Muhammad ‘Ashim Al Maqdisi, Ad Dimuqrathiyatu Dienun, Ad Dimuqrathiyatu Dienun hal. 8-11 dll].

[17] – [HR. Bukhari no. 45, 4407,4606,7268, Muslim 7525-7527, Tirmidzi 3046, Ahmad no. 227].

[18] – Syaikh Abdul Mun’im Musthafa Halimah, Hukmul Islam Fi Ad Dimuqrathiyah wa Ta’adudiyah Al Hizbiyah hal. 65-66, London : Al Markazu Ad Dauly Li Dirasat  Islamiyah, Cet. II, 1420 H /2000 M.

[19] – Lihat Syaikh Umar bin Mahmud Abu Umar, Al Jihaadu wal Ijtihaadu Taamulatun fil Manhaj hal. 108-109, Beirut, Daarul Bayariq, cet. 1, 1419 H / 1999 M.

[20] – Haqiqatu Ad Dimuqrathiyah hal. 48-53.

Advertisements